Padang, Sumbar– Kepolisian Daerah Sumatera Barat meraih penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Penghargaan ini diberikan atas kinerja pengelolaan anggaran yang dinilai optimal, transparan, dan berintegritas.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan Forum Pimpinan dan Stakeholder Day Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat, Selasa (27/1/2026), di Aula Kanwil DJPb Sumbar, Padang.
Dalam penilaian IKPA 2025, Polda Sumbar dinilai berhasil membina satuan kerja di bawah jajarannya. Dari total 44 satker, sebanyak delapan satker mampu meraih nilai sempurna atau 100, yang mencerminkan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran secara tepat waktu dan tepat sasaran.
Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gatot Tri Suryanta mengapresiasi capaian tersebut dan menyebutnya sebagai bukti komitmen institusi terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Penghargaan ini menunjukkan komitmen Polda Sumbar dalam menerapkan good governance. Saya mengapresiasi seluruh jajaran, khususnya delapan satker yang meraih nilai sempurna, karena mampu mengelola anggaran secara akuntabel dan berorientasi pada hasil, ” ujar Gatot.
Menurutnya, pengelolaan anggaran yang transparan merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
“Anggaran yang kita kelola adalah amanah rakyat. Setiap rupiah harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja kepolisian, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan publik, ” tegasnya.
Kapolda menambahkan, capaian tersebut akan dijadikan standar minimal ke depan. Polda Sumbar, kata dia, akan memperketat monitoring dan evaluasi agar jumlah satker dengan nilai IKPA maksimal terus meningkat pada tahun berikutnya.
“Kami menargetkan lebih banyak satker meraih nilai IKPA 100 melalui pengawasan yang lebih ketat dan berkelanjutan, ” tambahnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya menyebut capaian IKPA ini sejalan dengan upaya Polda Sumbar dalam mendorong terwujudnya Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
“Bapak Kapolda selalu menekankan pentingnya pertanggungjawaban anggaran secara presisi. Dengan pengelolaan yang efektif dan efisien, anggaran negara benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Sumatera Barat, ” jelas Susmelawati.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat Mohammad Dody Fachrudin. Dalam piagam penghargaan yang ditandatangani secara elektronik pada 21 Januari 2026, Polda Sumbar dinilai konsisten menerapkan prinsip pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
“Prestasi ini diharapkan menjadi pemacu semangat seluruh personel untuk terus menjaga kualitas perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran di masa mendatang, ” tutup Kabid Humas.
(Berry)

Dina Syafitri