Polda dan Pemprov Sumbar Resmi Bergerak, Tim Terpadu PETI Mulai Penertiban Tambang Ilegal

 Padang, Sumbar – Upaya pemberantasan Penambangan Tanpa Izin di Sumatera Barat resmi memasuki tahap implementasi. Hal itu ditandai dengan Apel Gabungan Tim Terpadu Pencegahan dan Penertiban PETI yang dipimpin Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (14/1/2026).

Baca juga: Polsek Koto Baru Tangkap Dua Pelaku Pencurian Mesin di Dharmasraya

Apel gabungan tersebut melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumbar, mulai dari Pemerintah Provinsi, Polda Sumbar, TNI, Kejaksaan, hingga pemerintah kabupaten dan kota. 

Kegiatan ini menjadi simbol dimulainya langkah konkret lintas sektor dalam menanggulangi aktivitas tambang ilegal yang selama ini berdampak pada kerusakan lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Baca juga: Bareskrim Polri Bongkar Jaringan Narkoba Internasional, 2 Kurir Ditangkap di Bekasi

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dalam amanatnya menegaskan bahwa PETI bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

“Penanganan PETI membutuhkan kerja bersama dan komitmen yang kuat dari seluruh unsur. Negara harus hadir secara adil, tegas, dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat, ” ujar Mahyeldi.

Baca juga: Bhabinkamtibmas Nagari Batu Balang Mediasi Kasus Dugaan Perbuatan Tidak Menyenangkan di Media Sosial

Sementara itu, Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta menegaskan bahwa penanganan PETI kini tidak lagi sebatas wacana, melainkan sudah masuk pada aksi nyata di lapangan.

“Ini adalah langkah konkret. Penanganan PETI dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pencegahan dan penertiban atau penegakan hukum, ” tegas Kapolda.

Baca juga: Satlantas Polres Pesisir Selatan Tertibkan Balap Liar di Pantai Salido, 15 Motor Diamankan

Menurut Kapolda, upaya pencegahan akan dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, yang dilaksanakan bersama Pemerintah Provinsi Sumbar dan instansi terkait. 

Langkah ini juga menjadi bagian dari persiapan menjelang diterbitkannya Wilayah Pertambangan Rakyat di Sumatera Barat.

Baca juga: Polres Padang Pariaman Tangkap Dua Pencuri Kabel Listrik, Kerugian Capai Rp40 Juta

“Kita menyiapkan seluruh infrastruktur pendukung agar masyarakat bisa beralih ke pertambangan yang legal, aman, dan bertanggung jawab, ” jelasnya.

Berdasarkan pengkajian awal, aktivitas PETI terdeteksi di sejumlah daerah seperti Kabupaten Pasaman, Dharmasraya, Sijunjung, Solok Selatan, dan Kabupaten Solok. Tim Terpadu akan terus memperluas pemetaan untuk memastikan seluruh wilayah Sumatera Barat terbebas dari praktik tambang ilegal.

Pada sisi penertiban, Kapolda menegaskan bahwa penegakan hukum tetap akan dilakukan secara tegas, namun mengedepankan pendekatan humanis dan berkeadilan.

“Kami tidak ingin ketika WPR sudah terbit, masih ada tambang ilegal yang beroperasi. Penertiban harus tegas, tetapi Polri hadir sebagai bagian dari solusi, bukan menjadi momok bagi masyarakat, ” ucapnya.

Kapolda juga menekankan bahwa tata kelola pertambangan yang baik harus memberikan manfaat bagi kemakmuran rakyat, tidak merusak lingkungan, serta memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah melalui pajak dan kewajiban reklamasi.

Baca juga: Dukung Program MBG, Kapolda Riau Resmikan SPPG di Inhil

Dengan terbentuknya dan mulai bergeraknya Tim Terpadu Pencegahan dan Penertiban PETI, diharapkan upaya penanganan tambang ilegal di Sumatera Barat dapat berjalan lebih terkoordinasi, berkelanjutan, dan efektif, sehingga lingkungan tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara berimbang.

(Berry)